POLISI DAN KEBIJAKAN NEGARA

lemdik03

(Sebuah tulisan untuk menyambut hari Bhayangkara 1 Juli 2013)

Value chain atau rantai nilai kebijakan negara dapat digambarkan dalam 5 (lima) hal utama. Rantai pertama adalah analisis kebijakan. Pada rantai ini dilakukan proses analisis perlunya suatu kebijakan sesuai kebutuhan. Analisis dapat dilakukan melalui pengkajian maupun penelitian terhadap suatu fenomena atau permasalahan tertentu terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah. Analisis kebijakan yang dilakukan juga termasuk melakukan pengkajian dan peninjauan ulang terhadap kebijakan sejenis yang berlaku dan memastika bahwa kebijakan baru yang akan dibuat tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

Rantai kedua adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Formulasi kebijakan adalah penyusunan kebijakan pemerintah hingga disahkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Dalam formulasi pada beberapa kebijakan, proses ini dilakukan secara berjenjang sehingga terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan. Terlebih jika isu yang diangkat pada kebijakan tersebut sudah menimbulkan resistensi terlebih dahulu sebelum disahkan.

Rantai ketiga adalah implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut kemudian diimplementasikan sesuai peruntukkannya. Implementasi peraturan perundang-undangan biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap sosialisasi hingga implementasi secara konsisten.

Kemudian rantai keempat adalah pengamanan kebijakan. Dalam implementasinya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terjadi baik pada tahap sosialisasi maupun pada tahap implementasinya. Reaksi yang muncul akibat implementasi kebijakan ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, maka perlu adanya pengamanan kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan yang dilakukan. Pengamanan juga dilakukan untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah serta melihat sejauh mana dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Selanjutnya rantai yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk meninjau ulang apakah kebijakan yang telah dikeluarkan cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Hasil dari langkah ini kemudian akan menjadi umpan balik (feedback) pada proses analisis kebijakan. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi ini kemudian dapat diputuskan langkah-langkah strategis dan taktis guna optimalisasi kebijakan yang dibuat.

Lantas, dimana peran kepolisian dalam rantai nilai kebijakan ini?

Polisi berperan pada rantai keempat dan rantai kelima, yaitu pengamanan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan rantai nilai tersebut, maka kepolisian memiliki fungsi ganda dalam kebijakan negara. Di satu sisi, polisi berperan sebagai pengaman untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan yang dikeluarkan. Polisi menerima kebijakan dari pembuat kebijakan, yaitu pemerintah dan DPR, serta mengamankan pelaksanaannya. Di sisi ini polisi menjadi pengawal terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan memastikan agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga.

Sementara di sisi lain, polisi juga dituntut untuk berperan dalam memberikan masukan mengenai kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kondisi di lapangan. Sebab sebagai pengaman pelaksanaan kebijakan tersebut, polisi adalah pihak yang paling mengetahui tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Pemantauan atas berbagai macam reaksi dan perkembangan situasi di lapangan sebagai dampak dari implementasi kebijakan tersebut akan menjadi masukan berarti bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan, serta mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik.

Lantas bagaimana polisi dapat mengamankan kebijakan negara? Apa kontribusi nyata polisi dalam mengamankan kebijakan negara tersebut?

Ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan polisi dalam rangka mengamankan kebijakan negara :

Pertama adalah mencegah terjadinya gangguan. Tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya gangguan dilakukan guna menciptakan suasana aman bagi masyarakat. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah melalui perkuatan intelijen kepolisian dalam memberikan peringatan dini secara cepat. Melalui sistem peringatan dini yang dikelola dengan baik dan terkomputerisasi, maka pencegahan terjadinya gangguan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kemudian kedua adalah menjaga ketertiban masyarakat. Dengan terjaganya ketertiban masyarakat, maka akan menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Menjaga ketertiban masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui optimalisasi pengaturan, penjagaan, pengawalan, perlindungan serta respon cepat (quick responses) atas segala bentuk gangguan yang muncul. Salah satu permasalahan yang masih muncul di Polri terkait penjagaan ketertiban masyarakat adalah lambatnya penanganan gangguan yang muncul sebagai akibat dari terhambatnya proses diseminasi informasi.

Terakhir adalah mengusut pelaku kejahatan. Tindakan ini merupakan bentuk upaya penegakkan hukum (law enforcement) yang dilakukan polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum di indonesia. Masalah yang kerap muncul terkait penegakkan hukum adalah penanggulangan gangguan yang tidak tuntas dan cenderung lambat. Selain itu tekanan yang muncul seiring upayan Polri dalam menegakkan hukum juga menjadi tantangan tersendiri baik polri untuk meningkatkan upaya penegakkan hukum yang berkeadilan.

Sehingga melalui ketiga upaya tersebut diharapkan polisi mampu menjalankan fungsinya sebagai pengaman dalam implementasi kebijakan negara di indonesia.

Lalu apa yang harus dilakukan polisi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan negara ?

Masukan sebagai wujud kontribusi polisi terhadap evaluasi kebijakan negara dilakukan dalam berbagai forum resmi. Ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal ini, yaitu :

Pertama melalui integrasi dengan lembaga eksekutif. Di indonesia, polisi dapat memberikan masukan tentang kebijakan yang diimplementasikan melalui rapat kabinet. Kapolri selaku pimpinan tertinggi di Polri dapat menyampaikan masukan tersebut kepada pembuat keputusan di lingkungan kementerian / lembaga pada rapat kabinet.

Kedua melalui integrasi dengan legislatif. Di Indonesia, polisi juga dapat memberikan masukan terkait evaluasi kebijakan melalui rapat dengan DPR. Kapolri atau pejabat terkait di lingkungan polri dapat menyampaikan masukan terkait implementasi kebijakan pada setiap rapat yang dilakukan dengan DPR. Sehingga sebagai pembuat kebijakan DPR dapat memahami fakta riil di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Lalu yang ketiga melalui integrasi dengan yudikatif. Di indonesia hal ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi dengan pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi menghadapi beberapa tekanan yang perlu disikapi dengan bijak, yaitu :

Tekanan politik oleh parlemen (DPR). Tekanan politik biasanya terjadi pada saat rapat dengar pendapat dengan dpr. Terkadang polri menjadi “sasaran tembak” akibat politisasi partai oposisi yang sengaja ingin “menjatuhkan” kredibilitas pemerintah. Beberapa kasus dipolitisasi sedemikian rupa sehingga polri menjadi terpojokkan.

Tekanan kebijakan oleh eksekutif (pemerintah). Tekanan juga diberikan oleh lembaga eksekutif (pemerintah) dalam bentuk tekanan kebijakan. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang menjadi penghambat atau bahkan mengecilkan fungsi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum di indonesia. Misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, dimana polisi dan kpk memiliki kewenangan yang sama (bahkan cenderung tumpang tindih) dalam menangani korupsi di indonesia. Hal yang sama juga terjadi untuk penanganan penyalahgunaan narkoba serta kejahatan terorisme. Hal ini menimbulkan dualisme dalam penanganannya, bahkan tak jarang hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Tekanan masalah hukum oleh yudikatif (pengadilan). Tekanan masalah hukum dialami polisi yang diberikan oleh yudikatif atau pengadilan. Seringkali proses di yudikatif terhenti dan dikembalikan ke kepolisian dikarenakan persyaratan yang masih kurang. Bahkan tak jarang akibat kekurangan tersebut maka tersangka yang telah susah payah ditangkap akhirnya dibebaskan. Hal ini menjadi tekanan yang harus diatasi oleh polisi.

Tekanan adu kompetensi dengan pengacara (lawyer). Adu kompetensi antara polisi dengan pengacara juga sering terjadi khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan. Pemanfaatan celah hukum maupun kesalahan yang dilakukan dalam pemberkasan sering menjadi penyebab “kalahnya” polisi dengan pengacara secara hukum. Lemahnya positioning polisi terhadap pengacara masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Tekanan opini oleh media massa termasuk di internet. Media massa, baik cetak maupun elektronik kerap memberi tekanan kepada polisi melalui berbagai pemberitaan negatif. Apalagi semenjak media sosial seperti facebook dan twitter berkembang, maka penyebaran informasi menjadi semakin cepat dengan daya jangkau yang luas. Pemberitaan maupun komentar yang muncul melalui media massa tak jarang menimbulkan citra buruk bagi kepolisian di mata masyarakat.

Tekanan kewenangan oleh pihak militer (TNI). Konflik antara Polri dengan tni masih menjadi isu beberapa tahun belakangan ini. Konflik tersebut terjadi diantaranya disebabkan perebutan kewenangan yang dimiliki masing-masing, baik di darat, laut maupun wilayah udara. Hal ini memberikan tekanan kepada polisi khususnya bagi polisi yang memiliki tugas dan fungsi yang bersinggungan dengan tni dan atau bertugas dengan berdekatan dengan tni.

Tekanan keilmiahan oleh pihak kampus / lembaga penelitian. Tak jarang setiap keputusan yang dibuat oleh pihak kepolisian digugat keilmiahannya oleh pihak kampus atau lembaga penelitian tertentu. Penggunaan landasan yang lemah tanpa diperkuat fakta dan data yang cukup menjadi isu yang diperbincangkan. Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi pihak kepolisian sekaligus tantangan agar dapat memasukkan unsur ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan.

Tekanan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat. Tekanan lain yang dirasakan polisi adalah tuntutan reformasi khususnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh polri. Tuntutan ini ramai dibicarakan masyarakat sebagai wujud kepedulian atau sikap kritis mereka terhadap polri. Terkadang kritik yang diberikan berbentuk justifikasi dan generalisasi yang dapat memberikan dampak secara psikologis terhadap anggota Polri.

Tekanan dunia internasional (kepentingan pihak luar). Isu HAM menjadi makanan empuk dunia luar dalam memberikan tekanan kepada indonesia, khususnya kepolisian. Setiap penanggulangan gangguan yang dilakukan Polri selalu menjadi sorotan seringkali di cap melanggar ham, walaupun terkadang tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi anggota polri dan menjadi seperti buah simalakama dalam penanganan gangguan di indonesia.

Tekanan ekonomi / anggaran. Tekanan yang selalu menjadi penghambat polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan anggaran. Tidak cukupnya anggaran yang diberikan menjadi dilema dan tekanan bagi polisi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Tak jarang keterbatasan anggaran ini dijadikan “kambing hitam” atas buruknya kinerja Polri yang dihasilkan.

Dirgahayu Kepolisian Negara RI .. semoga semakin mampu memainkan peranan dalam kerangka besar kebijakan negara dan bijak menyikapi berbagai tekanan yang ada.

Salam
Riri

6 responses

  1. […] Service Organization (PSO) dalam konteks Polri. Beberapa materi yang saya sampaikan dapat dibaca di sini (tentang Polri dan Kebijakan Negara), juga di sini (tentang kompetitor Polri dalam pelayanan publik). Saya juga membahas mengenai konsep […]

  2. […] Service Organization (PSO) dalam konteks Polri. Beberapa materi yang saya sampaikan dapat dibaca di sini (tentang Polri dan Kebijakan Negara), juga di sini (tentang kompetitor Polri dalam pelayanan publik). Saya juga membahas mengenai konsep […]

  3. Artikel yang sangat menarik pak Riri, ijin boleh saya muat di web saya pak Riri ?

    1. silakan .. semoga bermanfaat …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s