KESEPAKATAN KOLEKTIF UNTUK MELANGGAR = PEMBENARAN?

Undang-undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di negara Republik Indonesia ini (dan rasanya juga UU sejenis di negara lain) mengatakan bahwa semua kendaraan harus berhenti di persimpangan jalan jika lampu lintas yang menyala berwarna merah. Semua harus berhenti di belakang garis marka jalan yang sejajar dengan lampu lalu lintas. Begitulah UU mengatur kita berlalu-lintas berdasarkan sebuah sistem. Sistem itu adalah suatu aturan yang dirancang untuk menciptakan keteraturan dan bahkan lebih jauh, sistem dirancang untuk keselamatan kita semua.

Tetapi di banyak tempat di Jakarta, saya mendapati bahwa aturan ini tidak berlaku. Banyak sepeda motor (gak semua sih) dalam jumlah puluhan bisa saja berhenti melewati marka jalan tersebut, sehingga sudah menganggu lalu lintas yang sedang jalan karena lampu lalu lintasnya berwarna hijau. Akibatnya terciptalah kemacetan, karena jalur yang tersedia menjadi sempit karena diambil alih oleh puluhan sepeda motor yang berhenti justru di tengah persimpangan jalan, melewati garis marka jalan untuk berhenti.

Ini menunjukkan seakan-akan ada pemikiran bahwa jika melanggar seorang diri, maka itu jelas pelanggaran, tetapi jika melanggar secara kolektif, maka tidak melanggar, melainkan “pilihan mayoritas masyarakat”. Ini adalah pola pikir yang aneh, karena seakan-akan hukum atau sistem menjadi tidak berfungsi apabila dilanggar secara kolektif alias ramai-ramai. Apakah mereka tidak mengerti UU yang berlaku? Entahlah. Tetapi dari aspek sosiologi ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan saya, yaitu paradigma yang tidak berdasarkan sistem, melainkan berdasarkan kesepakatan.

Berbicara tentang sistem, maka kita mengenal 2 (dua) jenis sistem, yaitu hard system dan soft system. Secara definisi, hard system adalah suatu sistem yang baku dan deterministik, yang terdapat pada ilmu alam (fisika, kimia, dan biologi) dan ilmu teknik. Sistem tubuh manusia sangat deterministik, jelas aturannya, dan harus diikuti aturan main itu jika kita ingin hidup sehat. Sistem mekanik pesawat terbang juga demikian, kita harus mematuhi hukum teori mekanika jika kita ingin pesawat tersebut terbang dengan aman dan nyaman. Begitu juga dengan sistem-sistem yang berlaku dalam ilmu fisika, seperti gaya gravitasi bumi, gerakan planet, dan sebagainya.

Sedangkan soft system adalah sistem berada pada ilmu sosial yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi. Jadi soft system adalah kesepakatan-kesepakatan sosial yang dibuat oleh manusia untuk mengatur interaksi antar manusia itu dalam kehidupan ini. Contoh dari soft system ini adalah sistem hukum, sistem ketatanegaraan, sistem demokrasi, sistem ekonomi, sistem organisasi, dan sebagainya. Berbeda dengan hard system yang “langsung diatur oleh Tuhan”, maka soft system ada pemikiran manusia yang terlibat, serta ada perilaku manusia yang terlibat yang melibatkan motif, sesuatu yang belum bisa disentuh oleh ilmu pengetahuan saat ini. Siapa yang bisa menebak dengan tepat motif manusia melakukan sesuatu? hanya Tuhan yang tahu …

Hard system memiliki “aturan main yang jelas”. Misalnya, jika anda tidak mengisi bahan bakar kendaraan, maka kendaraan itu tidak akan mau berfungsi, demikianlah hukum teori mekanika. Sedangkan dalam soft system, kondisinya tidak selalu deterministik begitu. Walaupun hukum (yang berupa sistem) sudah mengatur bahwa jika anda korupsi maka anda akan diproses secara kriminal, tetapi jika anda korupsi, dan sanggup mengatur skenario persidangan dan menyembunyikan barang bukti, maka anda tidak akan mendapatkan konsekuensi hukum tersebut. Apalagi jika anda mampu mengerahkan massa untuk memberikan tekanan kepada penegak hukum, besar kemungkinan anda akan “bebas”.

Soft system memerlukan suatu prasyarat supaya bisa berjalan, yaitu KEDISIPLINAN untuk mematuhi apa yang sudah disepakati. Jika ini tidak dilakukan, maka soft system yang dirancang manusia seperti hukum, demokrasi, tata negara, dan sebagainya, akan menimbulkan kekacauan.

Dalam teori soft system, ada 2 (dua) kemungkinan penyebab jika terjadi pelanggaran terhadap sistem yang dibuat. Pertama, karena pada saat membuat sistem itu dulu suara dan kepentingan dia tidak didengar, sehingga sistem sosial yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingannya, dan bahkan cenderung merugikan dirinya, apalagi kalau sistem itu dibuat secara otoriter tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Kalau dia melanggar, maka ini umumnya kondisinya terpaksa, karena sesungguhnya dia tidak menginginkan untuk melanggar. Kedua, karena memang perilakunya negatif aja. Dia tahu itu melanggar sistem, tetapi dia akan mencari seribu satu alasan untuk pembenaran pelanggarannya itu. Apapun dalih akan dicari untuk pembenaran.

Kembali kepada contoh sepeda motor di awal tulisan ini, ini hanyalah suatu contoh bagaimana UU yang mengatur lalu lintas sebagai suatu soft system tidak dipatuhi. Pada contoh ini terlihat bagaimana jika melanggar bersama-sama, maka ini bukanlah dianggap suatu pelanggaran. Lucunya, tidak ada yang mampu menekan mereka yang melanggar hukum atau sistem ini. Ketidaktegasan aparat penegak hukum menjadi katalisator buat mereka untuk melanggar lebih masif lagi. Bahkan ini bisa dianggap suatu pembenaran, karena tidak ada aparat keamanan yang represif kepada para pelanggar ini.

Hal yang sejenis dengan hal ini adalah kerusuhan, sikap anarkis, mafia hukum, dan sebagainya. Semuanya adalah suatu bentuk ketidakdisiplinan terhadap soft system.

Inilah yang saya khawatirkan. Jika masyarakat secara kolektif sepakat untuk melanggar sistem yang disepakati, lalu dibiarkan oleh para penegak hukum, maka paradigma yang muncul adalah ini suatu pembenaran, bukanlah suatu kesalahan. Jika memang demikian, maka ujung-ujungnya adalah kekacauan, sesuai dengan teori sistem, maka yang tercipta adalah situasi chaos atau serta tidak teratur. Dalam teori soft system, para pelanggar selalu punya segudang alasan untuk pembenaran sikapnya.

Apakah memang ini wujud masyarakat yang konon religius dan ber-Pancasila ini? … wallahualam .. bagaimana menurut anda?

Salam
Riri Satria

5 responses

  1. Budaya semaunya di jalan sdh pada taraf mengerikan. Infrastruktur selalu jadi kambing hitam, meskipun pengelolaan infrastruktur ini sering memprihatinkan, tp kalo masy nya mau tertib, teratur, antri, kondisi akan jauh lebih baik. Tp yg terjadi malah budaya setan yg diadopsi jd budaya masy. Budaya setan jadi kebiasaan keseharian. Lihat aja budaya ugal2an, seenaknya di jalan raya, melawan arah, nyalip nyerobot kiri/kanan, rebutan maksa nyelip2 bikin barisan baru di kiri jalan atau kanan melawan arah yg akibatkan macet, maraknya anak2 naik sepeda motor, melanggar perboden dan semua rambu seenaknya, parkir seenaknya, mau muter di u-turn tp ambil jalur tengah atau kiri yg akibatkan macet semua jalur, truk jalan di jalur paling kanan pelan sekali, nyetir sambil nelepon atau sms, jalan di jalur tengah dg kec super pelan, nyalip di tikungan, memacu kendaraan kayak kesetanan, bonceng anak di sepeda motor dg ditegakkan, nanjak pembatas jalan, sepeda motor jalan di trotoar, jembatan penyebrangan ditanjak, berteduh dari hujan di bawah jembatan penyebrangan di tengah jalan yg akibatkan macet panjang, motong garis jalur pada jalan berkelok semaunya, pindah2 jalur seenaknya, dan banyak lg. Mengerikan. Ini budaya yg gambarkan watak bangsa yg menghalalkan segala cara utk kepentingan individu. Selain membahayakan org lain dan dirinya, juga bisa berakibat membuat macet yg ujungnya rugi semua. Entah bgm kondisi ini bisa terjadi, watak buas, brutal, sewenang2, jadi pemandangan keseharian. Entah siapa yg concern dg situasi ini, yg berwenang lepas tangan, pemuka masy saling lempar tanggung jawab, pemuka agama sibuk mengajari masy tatacara ritual yg palig benar, gak peduli dg akhlak bangsa yg makin terpuruk kecuali “akhlak” yg hanya berhubungan dg ritual. Semakin lama watak bangsa ini akan semakin jauh dari sifat2 manusiawi, makin lama akan semakin buruk dan keprimitifan ini akan semakin dianggap wajar. SIAPA YG PEDULI??? sptnya bangsa kita sdh jadi BANGSA PELANGGAR ULUNG, aturan apapun dilanggar, gak peduli hak org lain, gak peduli dg keselamatan org lain, yg penting menang.

  2. Hi Pak…

    Menarik ya..saya juga punya pandangan sendiri nih Pak:
    1. Secara ideal :
    agama, UU, dan Pancasila adalah guidance dalam bertindak (contoh kasus di atas, dalam berkendaraan di jalan raya).

    2. Secara realistis :
    – sebagai pengendara motor, saya tidak terlalu tahu detail tentang undang-undang lalu lintas, kecuali rambu-rambu yang familiar di jalan raya (mungkin ini salah satu contoh pembenaran seperti yang Pak Riri sebutkan di atas)
    – berapa banyak perbandingan orang (terutama di Indonesia) yang fasih me-link-kan tindakannya agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku?

    Ditinjau dari sisi social network (u can find the detail in ‘Connected’ by Christakis & Fowler, http://connectedthebook.com/):
    – manusia memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam bertindak. Jadi, tindakan pelanggaran secara kolektif seperti di atas bukan hal aneh. Karena ya itu tadi memang sifat alamiahnya manusia seperti itu. Memiliki kecenderungan untuk ‘meniru’.

    So, solusi menurut saya :
    1. Pembuat kebijakan dan undang-undang lebih gencar mempromosikan kebijakan dan undang-undang yang dibuatnya sehingga masyarakat akrab dengan undang-undang tsb. Promosi gencar yang secara berulang-ulang dan kontinu secara tidak langsung bisa menanamkan info/pesan yang disampaikan, bukan Pak?
    Setelah kebijakan ini akrab di masyarakat barulah secara sadar tiap personal akan mengikuti sendiri tanpa perlu diperintah. Kalo istilah saya, educate is better than giving command.
    2. Perlu dijelaskan kenapa peraturan itu dibuat. Jadi, tidak serta merta memberi aturan tapi juga diinformasikan apa untung rugi jika peraturan itu dikerjakan atau tidak.
    Seperti kalo kita jualan ke calon pembeli kali yah Pak. Kita kudu meyakinkan calon pembeli apa untung rugi dan nilai tambah yang bisa kita berikan dari produk/jasa yang kita tawarkan. Anggap saja aturan/kebijakan tsb barang dagangan kali yah Pak. Ya, end of mind-nya balik lagi ke point 1, jadi pelanggarnya sendiri yang akhirnya memutuskan, ‘oh iya gw gak boleh melanggar, kalo gw melanggar nanti bakal kejadian a..b…c…’.
    Hehe.. CMIIW.😀
    3. Perlu ada contoh/duta, yang menjadi prototipe untuk ditiru. Contoh/duta ini bisa jadi tokoh publik yang dihormati atau yang banyak fans-nya lah. secara bodo-bodoan minimal 2-3 orang fans si duta ini sudah ngikuti tindakannya, at least orang-orang disekitar si fans secara tidak langsung akan terpengaruh juga. Ya walaupun belum tentu pengaruhnya sekuat pengaruh si duta ke si fans. Lama-lama, menurut saya, tindakan ini akan bisa menyebar. Kalo dalam keluarga, yang jadi duta bisa si orang tua tuh Pak. Idealnya, contoh yang baik adalah aparat hukumnya sendiri.
    4. Perlu shock therapy untuk tiap tindakan pelanggaran. Kalo ndak salah dulu ada program petrus alias penembak misterius untuk menekan jumlah preman/pemalak.

    Menjalankan soft system memang tidak mudah Pak. Karena objeknya adalah manusia dan agar efektif kita kudu tahu karakter manusia yang diatur sebelum sistem yang mengaturnya dibuat.

    That’s my point of view Pak Riri. Maaf kepanjangan…hehe..😀

    1. terima kasih atas komentarnya yg menarik … secara pemikiran saya setuju .. nah, pelaksanaan yg bikin kita pusing kan? .. hehehehe ..

  3. IMHO, Hal itu mungkin disebabkan karena tidak ada atau kurangnya kontrol terhadap sistem tersebut. Sebaiknya harus ada sistem lagi yang bersifat deterministik yang menjadi kontrol terhadap sistem tersebut. Kasus elliot ness dengan al capone mungkin bisa jadi contoh, ketika masyarakat secara kolektif menganggap Al Capone sebagai hero, tapi sistem Hukum yang berlaku bisa mematahkan dan membalikan kepercayaan kolektif masyarkat tersebut..

    1. yup, setuju .. nah itu dia .. apakah kita punya Elliot Ness? .. mudah2an terwujud ..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s