BUDAYA SIMBOLIK / ARTEFAK / PENCITRAAN

Saya menggunakan istilah budaya simbolik atau budaya artefak atau bisa juga disebut budaya pencitraan ini untuk menggambarkan suatu perilaku yang mengutamakan simbol, artefak, atau citra, daripada kebenaran yang sesungguhnya. Simbol artinya sesuatu yang melambangkan, tetapi bukan sesuatu yang sesungguhnya. Sementara itu artefak dalam teori budaya organisasi artinya sesuatu yang kasat mata atau terlihat, tetapi tidak mencerminkan perilaku sesungguhnya (walaupun dalam beberapa hal, mencerminkan juga). Sedangkan pencitraan artinya lebih mengutamakan permainan persepsi daripada pekerjaan yang nyata atau kinerja yang tinggi.

Misalnya, lebih mengutamakan pidato atau retorika yang sangat menarik simpati tetapi sesungguhnya apa yang dikerjakan sangat jauh dengan apa yang disebutkan. Juga termasuk di sini orang-orang yang melaksanakan ibadah ritual dengan tekun, tetapi melakukan pekerjaan tercela seperti korupsi juga sangat tekun dilakukan. Semuanya hanya dilakukan demi pencitraan belaka tanpa ada suatu maksud mulia di balik itu semua.

Budaya simbolik / artefak / pencitraan yang paling besar terjadi di negara ini adalah seperti apa yang tercantum di dalam UUD 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan terus terang saja, saya belum melihat suatu strategi yang konkrit dari pemerintah untuk mewujudkan amanah pada pasal UUD 1945 ini. Entah benar atau tidak, salah seorang petinggi negara maju dulu pernah kagum kepada Indonesia karena berani mencantumkan kalimat tersebut ke dalam konstitusinya, sementara mereka di sana tidak berani karena khawatir tidak akan sanggup merealisasikannya.

Akhir-akhir ini saya banyak melihat dengan mata kepala sendiri di pecaturan politik tingkat tinggi, budaya simbolik, artefak, dan pencitraan ini lalu-lalang di depan mata saya. Banyak pihak sibuk untuk memoles simbolik, artefak, atau pencitraan ini, daripada memperbaiki kinerja yang sesungguhnya. Seorang kawan yang kebetulan berada di dunia tersebut mengatakan bahwa kalau tanpa budaya simbolik, artefak, dan pencitraan, mustahil kita bisa berhasil sekarang. Sementara itu kerja nyata serta kinerja yang tinggi bisa menyusul kemudian. Waduh!

Dunia akademik sebagai benteng terakhir idealisme suatu bangsa pun sudah mulai dimasuki budaya seperti ini. Mengenaskan memang begitu mengetahui banyak civitas akademika yang melakukan kegiatan plagiat, atau mahasiswa yang hanya mementingkan pencapaian dengan yang menghalalkan segala cara.

Bahkan sekarang pun muncul profesi baru, yaitu konsultan pencitraan, yaitu sebuah pekerjaan yang membantu klien dalam hal pencitraan, di mana tentu saja akan meningkatkan budaya simbolik, artefak, dan pencitraan tadi. Konsultan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja mulai kurang diminati, karena konsultan pencitraan bisa memberikan hasil yang instan tanpa perlu bersusah-payah meningkatkan kerja nyata yang riil dan kinerja tinggi.

Okelah, urusan di atas itu urusan duniawi semua. Tetapi bagaimana kalau urusan akhirat di bawa-bawa sebagai budaya simbolik, artefak, atau pencitraan? Nah, urusannya sudah sama Tuhan, karena Dia-lah Yang Maha Tahu segalanya ….

Bagaimana pendapat anda?

Salam
Riri Satria

3 responses

  1. […] Perilaku kerja simbolik adalah suatu perilaku dalam bekerja yang hanya bertujuan untuk memuaskan atasan atau pihak lain, sementara kondisi sebenarnya berbeda dengan yang dilaporkan. Perilaku ini lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya seremonial, tetapi substansi pekerjaan cenderung kurang mendapat perhatian. Pengertian seremonial di sini sangat luas, mulai dari sekedar menyenangkan atasan, sampai dengan sekedar menyenangkan masyarakat banyak melalui simbol-simbol yang tidak relevan dengan substansi pekerjaan. Tujuan pekerjaan hanyalah untuk memperoleh pengakuan simbolik, bukanlah untuk mengukir prestasi dalam kerangka tugas pokok yang sesungguhnya. Misalnya, kita telah menyelenggarakan program pembenahan perilaku dengan pelatihan spirituality quotient, dan itu pelaksanaan pelatihannya yang ditonjolkan, bukanlah dampak dari pelatihan itu sendiri yaitu apakah sudah terjadi perubahan perilaku atau belum. Inilah yang dimaksud dengan perilaku kerja simbolik. Nah, perilaku kerja simbolik ini terbentuk karena atasan jarang “turun ke bawah” untuk melakukan pengawasan sehingga tidak mengetahui persis apa yang terjadi “di lapisan bawah”. Atasan cenderung langsung percaya dengan semua laporan yang masuk tanpa melakukan analisis lebih mendalam. Perilaku atasan seperti itu akan menimbulkan perilaku kerja simbolik pada bawahan, karena mereka tahu bahwa atasan “bisa dikibuli dengan laporan yang bagus-bagus saja”. Dengan demikian, atasan perlu untuk sering “turun ke bawah” untuk mencegah atau mengurangi perilaku kerja simbolik ini. Saya pernah menulis perilaku simbolik ini dalam skala yang lebih luas yaitu budaya simbolik (lihat di sini). […]

  2. bahas pembukaan sedikit…

    saya belum melihat suatu strategi yang konkrit dari pemerintah untuk mewujudkan amanah pada pasal UUD 1945 ini.

    kelihatannya bakal butuh waktu yang lama kalo tidak bisa dibilang gak bakal ada

    sekarang lagi ada gerakan yang menarik perhatian saya berkenaan dengan amanah mewujudkan pasal UUD 45 itu, nama gerakannya citizen-driven government, di india sedang menggeliat:
    http://mediamapresource.wordpress.com/2010/08/26/ensuring-voice-and-accountability-citizen-driven-initiatives/

    kembali ke topik yang dibahas:

    menurut saya selama masyarakat masih “membeli” maka mereka akan terus “menjual”, empowering people jadi satu satunya jalan, pertanyaan how…. mungkin salah satunya citizen-driven government

    1. Iya setuju Wibi … lama-kelamaan peranan social media akan menjadi menarik untuk melakukan “surveillance” kepada pola tingkah pejabat negara di Republik ini … beberapa penelitian menunjukkan bahwa di berbagai negara, social media sudah mampu melakukannya, seperti di Mesir, di mana warga negara akhirnya bisa menyebarkan info jika ada perilaku menyimpang dari para elit pengelola negara …

      Pada skala yang lebih kecil, di Indonesia sudah terjadi kok, misalnya ada kendaraan dinas menteri yang tidak mematuhi peraturan lalu-lintas akhirnya tersebat lewat social media … ini kan semakan surveillance juga …

      terima kasih atas komentarnya Wibi ..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s