Category Archives: Polri

CERAMAH SESPIMTI POLRI DIKREG-22 TAHUN 2013

sp00aTadi siang (25/07/2013), saya diundang untuk memberikan ceramah untuk diskusi kepada para peserta pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri – Reguler angkatan 22 tahun 2013 di Polda Metro Jaya (25/07/2013). Nara sumber lainnya adalah Mirawati Sudjono (Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang mewakili Menteri, serta Kombes Pol. Chysnanda Dwi Laksana (Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya) mewakili Kapolda Metro Jaya.

Topik yang saya bawakan berkaitan dengan Public Service Organization (PSO) dalam konteks Polri. Beberapa materi yang saya sampaikan dapat dibaca di sini (tentang Polri dan Kebijakan Negara), juga di sini (tentang kompetitor Polri dalam pelayanan publik). Saya juga membahas mengenai konsep pelayanan publik dalam birokrasi, serta bagaimana menggunakan pendekatan systems thinking dalam menyusun manajemen perubahan untuk menuju pelayanan prima di Polri.

sp00

Saya mencoba mengajak para peserta pendidikan Sespimti angkatan 22 ini berpikir dalam kerangka systems thinking. Mmengapa demikian? Systems thinking mempermudah kita untuk melihat masalah tanpa mereduksi kompleksitas masalah. Mungkin erdengar paradox, di mana di satu sisi kita ingin dipermudah, tetapi di sisi lain jangan sampai mereduksi kompleksitas masalah. Tetapi sebenarnya tidak paradox jika diletakkan pada konteksnya, karena mempermudah berada pada konteks metodologi, sedangkan kompleksitas berada pada konteks substansi.

sp21Kebanyakan yang terjadi adalah kita terlalu menyederhanakan masalah (over-simplify) sehingga saking sederhananya menjadi tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya di lapangan yang penuh dengan kompleksitas alias mereduksi kompleksitas permasalahan. Ujung-ujungnya solusi yang ditawarkan juga sangat sederhana, dan saking sederhananya akhirnya tidak mampu menjawab atau memecahkan masalah yang ada. Kebanyakan kita bersembunyi di balik jargon simplifikasi. Padahal dalam systems thinking, simplifikasi ada di metodologi, bukan di substansi.

Lalu Ibu Mirawati Sudjono banyak membahas mengenai kebijakan pemerintah berkaitan dengan layanan publik di birokrasi. Ini sangat relevan dengan jabatan beliau sebagai Deputi Pelayanan Publik di kantor Menteri PAN dan RB. Ternyata pelayanan publik ini sudah ada regulasinya, dan jika aparat birokasi (termasuk polisi) tidak melaksanakannya, ada sanksi yang menunggu. Hanya saja, karena masih baru, maka semua masih dalam tahap sosialisasi, setidaknya semua Kementerian dan Lembaga Negara (termasuk Polri) mampu menyusun standar pelayanan minimal terlebih dahulu sesuai dengan amanat reformasi birokrasi.

Sementara itu Kombes Pol. Chrysnanda banyak membahas bagaimana konsep pelayanan prima diterapkan di lingkungan Polda Metro Jaya. Walaupun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan, tetapi setidaknya semua sudah dimulai.

sp06

Diskusi menjadi semakin menarik sewaktu saya melemparkan sebuah pernyataan bahwa Polri sebenarnya sudah punya banyak sekali konsep, teori, ide, dan sebagainya. Tetapi sayangnya, semua masih dalam bentuk wacana. Selama 8 tahun sejak Reformasi Birokrasi didengungkan di lingkungan Polri dengan istilah transformasi struktural, instrumental, dan kultural, maka petunjuk teknis yang komperehensif baru dimiliki 8 tahun setelah pertama kali dicanangkan. Jadi Polri tidak kekurangan ide, hanya saja Polri kekurangan orang yang sanggup menterjemahkan ide menjadi suatu aksi yang konkrit di dalam organisasinya.

sp09

Sebagai penutup, saya menitip pesan kepada para peserta pendidikan yang semuanya berpangkat Komisaris Besar (setara Kolonel di TNI) dan disiapkan untuk menjadi perwira tinggi Polri, untuk memperhatian berbagai instrumen organisasi untuk membawa Polri ke arah yang lebih baik. Ada beberapa agenda penting ke depan yang harus dituntaskan segera berkaitan dengan keorgansiasian, yaitu penyusunnan indikator kinerja utama untuk semua jabatan (terutama jabatan strategis terlebih dahulu), penyelesaian penyusunan sistem dan manajemen Polri terpadu (yang sekarang sedang berjalan), dan tentu saja menuntaskan agenda reformasi birokrasi.

sp11

Sebagai seorang yang mendalami ilmu keorganisasian, saya percaya dengan paradigma yang mengatakan bahwa instrumen keorganisasian mampu mengubah perilaku dan budaya organisasi. Dengan menyusun indikator kinerja utama dan menjalankannya dengan konsekuan (disertai enforcement tentunya) maka secara perlahan budaya organisasi dan perilaku personel bisa berubah menjadi baik. Intinya, if you develop banana KPI, then you will get monkey behavior.

Mumpung masih bulan Juli, saya ucapkan Dirgahayu Polri, semoga menjadi lebih baik ..

Salam
Riri

sp12

APAKAH POLISI PUNYA KOMPETITOR?

24ozytnyrsPada beberapa diskusi terbatas dengan para perwira tinggi Polri yang pernah saya ikuti, saya sering menyampaikan bahwa sesungguhnya polisi (dalam hal ini tentu Polri) memiliki “kompetitor”. Tetapi tentu saja makna “kompetitor” di sini tidaklah sama dengan makna kompetitor yang kita kenal dalam dunia bisnis. Tetapi bukan berbeda sama sekali, justru banyak juga kesamaannya.

Dalam dunia bisnis, jika sebuah perusahaan tidak berupaya mempertahankan keunggulannya, maka bisa-bisa produknya dikalahkan oleh pesaing atau kompetitor di pasar. Secara perlahan-lahan, konsumen atau pelanggan akan beralih ke produk kompetitor. dengan kata lain, pasar menjadi lebih percaya kepada si kompetitor.

Nah, dalam konteks ini, siapa bilang Polri tidak punya kompetitor? Jika ternyata polisi tidak menjalankan tugasnya dengan baik di masyarakat, maka tentu secara perlahan tugas polisi tersebut akan diambil alih oleh para “kompetitor”. Siapakah “kompetitor” polisi tersebut? Jawabannya bisa organisasi masyarakat (Ormas) tertentu, bisa juga masyarakat itu sendiri, dan yang lebih mengerikan kalau yang mengambil alih adalah para preman.

Jadi dalam dinamika sosial masyarakat, ada unsur aksi-reaksi di sini. Jika ternyata memang polisi tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam melindungi dan melayani masyarakat, maka tugas ini akan diambil alih oleh pihak lain (sebagai “kompetitor”) dan perlahan-lahan kepercayaan masyarakat akan menurun kepada polisi. Sebagai contoh ringan adalah kiprah orang-orang yang menjaga tikungan, persimpanga, atau putaran di jalan raya. Para “penjaga tikungan” ini muncul karena kehadiran polisi tidak terjadi di lapangan, apalagi pada situasi macet, maka sang “kompetitor” polisi akan mengambil alih. Jika polisi lalu-lintas menjalankan tugasnya dengan baik, maka tentu saja para penjaga persimpangan dan putaran jalan raya tidak akan ada.

Pada skala yang lebih besar, apa yang terjadi pada aksi sweeping yang dilakukan oleh Ormas seperti FPI juga bermula dari kondisi seperti ini. Jika polisi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, serta pelayan masyarakat, maka bisa dipastikan aksi sweeping seperti itu tidak akan terjadi, karena masyarakat sangat mempercayai Polri. Kalaupun ada Ormas yang mau “sok jagoan”, maka tentu para anggotanya akan berpiir seribu kali sebelum melakukan aksinya, karena polisi sangat tegas dalam menjalankan tugasnya.

Kalau kita analisis, umumnya aksi sweeping dilakukan oleh Ormas karena mereka beralasan bahwa polisi tidak menindak para pelaku pelanggaran yang terjadi di masyarakat, misalnya penjualan minuman keras ilegal, prostitusi, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja ranah pekerjaan polisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jika ternyata polisi lambat dalam bertindak atau menjalankan tugasnya, maka Ormas atau elemen masyarakat lainnya akan mengambil alih tugas itu, dan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, bahkan mungkin konflik komunal.

Tetapi dalam banyak hal, polisi juga tidak bisa disalahkan, karena polisi berada pada bagian akhir dalam value chainsistem pemerintahan. Banyak keputusan atau kebijakan (misalnya perizinan, dan sebagainya) yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mungkin mengusik ketenteraman masyarakat. Dalam hal ini, polisi tidak bisa mengutak-atik keputusan atau kebijakan tersebut. Polisi hanya bisa mengamankan keputusan atau kebijakan tersebut.

Nah, walau bagaimana pun, secara sistem sosial kemasyarakatan, ternyata polisi itu memiliki “kompetitor”. Ini harus dipahami oleh polisi sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian, tentu saja polisi harus terus meningkatkan keunggulannya dalam menjalankan tugas. Jika tidak, tugas dan fungsi itu akan diambil alih oleh pihak lain.

Masyarakat tentu sangat mendambakan polisi yang unggul dalam menjalankan tugasnya, dan tentu saja ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

Semoga polisi menjadi lebih baik .. dan masyarakat menjadi lebih arif ..

Salam
Riri

POLISI DAN KEBIJAKAN NEGARA

lemdik03

(Sebuah tulisan untuk menyambut hari Bhayangkara 1 Juli 2013)

Value chain atau rantai nilai kebijakan negara dapat digambarkan dalam 5 (lima) hal utama. Rantai pertama adalah analisis kebijakan. Pada rantai ini dilakukan proses analisis perlunya suatu kebijakan sesuai kebutuhan. Analisis dapat dilakukan melalui pengkajian maupun penelitian terhadap suatu fenomena atau permasalahan tertentu terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah. Analisis kebijakan yang dilakukan juga termasuk melakukan pengkajian dan peninjauan ulang terhadap kebijakan sejenis yang berlaku dan memastika bahwa kebijakan baru yang akan dibuat tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

Rantai kedua adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Formulasi kebijakan adalah penyusunan kebijakan pemerintah hingga disahkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Dalam formulasi pada beberapa kebijakan, proses ini dilakukan secara berjenjang sehingga terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan. Terlebih jika isu yang diangkat pada kebijakan tersebut sudah menimbulkan resistensi terlebih dahulu sebelum disahkan.

Rantai ketiga adalah implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut kemudian diimplementasikan sesuai peruntukkannya. Implementasi peraturan perundang-undangan biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap sosialisasi hingga implementasi secara konsisten.

Kemudian rantai keempat adalah pengamanan kebijakan. Dalam implementasinya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terjadi baik pada tahap sosialisasi maupun pada tahap implementasinya. Reaksi yang muncul akibat implementasi kebijakan ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, maka perlu adanya pengamanan kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan yang dilakukan. Pengamanan juga dilakukan untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah serta melihat sejauh mana dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Selanjutnya rantai yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk meninjau ulang apakah kebijakan yang telah dikeluarkan cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Hasil dari langkah ini kemudian akan menjadi umpan balik (feedback) pada proses analisis kebijakan. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi ini kemudian dapat diputuskan langkah-langkah strategis dan taktis guna optimalisasi kebijakan yang dibuat.

Lantas, dimana peran kepolisian dalam rantai nilai kebijakan ini?

Polisi berperan pada rantai keempat dan rantai kelima, yaitu pengamanan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan rantai nilai tersebut, maka kepolisian memiliki fungsi ganda dalam kebijakan negara. Di satu sisi, polisi berperan sebagai pengaman untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan yang dikeluarkan. Polisi menerima kebijakan dari pembuat kebijakan, yaitu pemerintah dan DPR, serta mengamankan pelaksanaannya. Di sisi ini polisi menjadi pengawal terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan memastikan agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga.

Sementara di sisi lain, polisi juga dituntut untuk berperan dalam memberikan masukan mengenai kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kondisi di lapangan. Sebab sebagai pengaman pelaksanaan kebijakan tersebut, polisi adalah pihak yang paling mengetahui tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Pemantauan atas berbagai macam reaksi dan perkembangan situasi di lapangan sebagai dampak dari implementasi kebijakan tersebut akan menjadi masukan berarti bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan, serta mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik.

Lantas bagaimana polisi dapat mengamankan kebijakan negara? Apa kontribusi nyata polisi dalam mengamankan kebijakan negara tersebut?

Ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan polisi dalam rangka mengamankan kebijakan negara :

Pertama adalah mencegah terjadinya gangguan. Tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya gangguan dilakukan guna menciptakan suasana aman bagi masyarakat. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah melalui perkuatan intelijen kepolisian dalam memberikan peringatan dini secara cepat. Melalui sistem peringatan dini yang dikelola dengan baik dan terkomputerisasi, maka pencegahan terjadinya gangguan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kemudian kedua adalah menjaga ketertiban masyarakat. Dengan terjaganya ketertiban masyarakat, maka akan menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Menjaga ketertiban masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui optimalisasi pengaturan, penjagaan, pengawalan, perlindungan serta respon cepat (quick responses) atas segala bentuk gangguan yang muncul. Salah satu permasalahan yang masih muncul di Polri terkait penjagaan ketertiban masyarakat adalah lambatnya penanganan gangguan yang muncul sebagai akibat dari terhambatnya proses diseminasi informasi.

Terakhir adalah mengusut pelaku kejahatan. Tindakan ini merupakan bentuk upaya penegakkan hukum (law enforcement) yang dilakukan polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum di indonesia. Masalah yang kerap muncul terkait penegakkan hukum adalah penanggulangan gangguan yang tidak tuntas dan cenderung lambat. Selain itu tekanan yang muncul seiring upayan Polri dalam menegakkan hukum juga menjadi tantangan tersendiri baik polri untuk meningkatkan upaya penegakkan hukum yang berkeadilan.

Sehingga melalui ketiga upaya tersebut diharapkan polisi mampu menjalankan fungsinya sebagai pengaman dalam implementasi kebijakan negara di indonesia.

Lalu apa yang harus dilakukan polisi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan negara ?

Masukan sebagai wujud kontribusi polisi terhadap evaluasi kebijakan negara dilakukan dalam berbagai forum resmi. Ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal ini, yaitu :

Pertama melalui integrasi dengan lembaga eksekutif. Di indonesia, polisi dapat memberikan masukan tentang kebijakan yang diimplementasikan melalui rapat kabinet. Kapolri selaku pimpinan tertinggi di Polri dapat menyampaikan masukan tersebut kepada pembuat keputusan di lingkungan kementerian / lembaga pada rapat kabinet.

Kedua melalui integrasi dengan legislatif. Di Indonesia, polisi juga dapat memberikan masukan terkait evaluasi kebijakan melalui rapat dengan DPR. Kapolri atau pejabat terkait di lingkungan polri dapat menyampaikan masukan terkait implementasi kebijakan pada setiap rapat yang dilakukan dengan DPR. Sehingga sebagai pembuat kebijakan DPR dapat memahami fakta riil di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Lalu yang ketiga melalui integrasi dengan yudikatif. Di indonesia hal ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi dengan pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi menghadapi beberapa tekanan yang perlu disikapi dengan bijak, yaitu :

Tekanan politik oleh parlemen (DPR). Tekanan politik biasanya terjadi pada saat rapat dengar pendapat dengan dpr. Terkadang polri menjadi “sasaran tembak” akibat politisasi partai oposisi yang sengaja ingin “menjatuhkan” kredibilitas pemerintah. Beberapa kasus dipolitisasi sedemikian rupa sehingga polri menjadi terpojokkan.

Tekanan kebijakan oleh eksekutif (pemerintah). Tekanan juga diberikan oleh lembaga eksekutif (pemerintah) dalam bentuk tekanan kebijakan. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang menjadi penghambat atau bahkan mengecilkan fungsi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum di indonesia. Misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, dimana polisi dan kpk memiliki kewenangan yang sama (bahkan cenderung tumpang tindih) dalam menangani korupsi di indonesia. Hal yang sama juga terjadi untuk penanganan penyalahgunaan narkoba serta kejahatan terorisme. Hal ini menimbulkan dualisme dalam penanganannya, bahkan tak jarang hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Tekanan masalah hukum oleh yudikatif (pengadilan). Tekanan masalah hukum dialami polisi yang diberikan oleh yudikatif atau pengadilan. Seringkali proses di yudikatif terhenti dan dikembalikan ke kepolisian dikarenakan persyaratan yang masih kurang. Bahkan tak jarang akibat kekurangan tersebut maka tersangka yang telah susah payah ditangkap akhirnya dibebaskan. Hal ini menjadi tekanan yang harus diatasi oleh polisi.

Tekanan adu kompetensi dengan pengacara (lawyer). Adu kompetensi antara polisi dengan pengacara juga sering terjadi khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan. Pemanfaatan celah hukum maupun kesalahan yang dilakukan dalam pemberkasan sering menjadi penyebab “kalahnya” polisi dengan pengacara secara hukum. Lemahnya positioning polisi terhadap pengacara masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Tekanan opini oleh media massa termasuk di internet. Media massa, baik cetak maupun elektronik kerap memberi tekanan kepada polisi melalui berbagai pemberitaan negatif. Apalagi semenjak media sosial seperti facebook dan twitter berkembang, maka penyebaran informasi menjadi semakin cepat dengan daya jangkau yang luas. Pemberitaan maupun komentar yang muncul melalui media massa tak jarang menimbulkan citra buruk bagi kepolisian di mata masyarakat.

Tekanan kewenangan oleh pihak militer (TNI). Konflik antara Polri dengan tni masih menjadi isu beberapa tahun belakangan ini. Konflik tersebut terjadi diantaranya disebabkan perebutan kewenangan yang dimiliki masing-masing, baik di darat, laut maupun wilayah udara. Hal ini memberikan tekanan kepada polisi khususnya bagi polisi yang memiliki tugas dan fungsi yang bersinggungan dengan tni dan atau bertugas dengan berdekatan dengan tni.

Tekanan keilmiahan oleh pihak kampus / lembaga penelitian. Tak jarang setiap keputusan yang dibuat oleh pihak kepolisian digugat keilmiahannya oleh pihak kampus atau lembaga penelitian tertentu. Penggunaan landasan yang lemah tanpa diperkuat fakta dan data yang cukup menjadi isu yang diperbincangkan. Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi pihak kepolisian sekaligus tantangan agar dapat memasukkan unsur ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan.

Tekanan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat. Tekanan lain yang dirasakan polisi adalah tuntutan reformasi khususnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh polri. Tuntutan ini ramai dibicarakan masyarakat sebagai wujud kepedulian atau sikap kritis mereka terhadap polri. Terkadang kritik yang diberikan berbentuk justifikasi dan generalisasi yang dapat memberikan dampak secara psikologis terhadap anggota Polri.

Tekanan dunia internasional (kepentingan pihak luar). Isu HAM menjadi makanan empuk dunia luar dalam memberikan tekanan kepada indonesia, khususnya kepolisian. Setiap penanggulangan gangguan yang dilakukan Polri selalu menjadi sorotan seringkali di cap melanggar ham, walaupun terkadang tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi anggota polri dan menjadi seperti buah simalakama dalam penanganan gangguan di indonesia.

Tekanan ekonomi / anggaran. Tekanan yang selalu menjadi penghambat polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan anggaran. Tidak cukupnya anggaran yang diberikan menjadi dilema dan tekanan bagi polisi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Tak jarang keterbatasan anggaran ini dijadikan “kambing hitam” atas buruknya kinerja Polri yang dihasilkan.

Dirgahayu Kepolisian Negara RI .. semoga semakin mampu memainkan peranan dalam kerangka besar kebijakan negara dan bijak menyikapi berbagai tekanan yang ada.

Salam
Riri

DARI RAPAT PLENO SISTEM DAN MANAJEMEN POLRI TERPADU

IMG_6881

Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 yang lalu, saya bersama sahabat saya Christian Siboro diundang sebagai konsultan / narasumber untuk Rapat Pleno Sistem dan Manajemen Polri Terpadu. Rapat pleno kali ini membahas hasil dari setiap kelompok kerja yang ditugaskan. Setiap kelompok kerja mempresentasikan hasil rancangan sistem dan manajemen terpadu untuk bidang masing-masing serta satu kelompok membahas sistem dan manajemen terintegrasi yang menjadi payung besarnya.

Setiap kelompok diketuai oleh seorang perwira tinggi bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi) dan bertanggung jawab untuk bidang-bidang tertentu di dalam organisasi Polri. Rapat ini dihadiri juga oleh pimpinan dan beberapa anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), para penasehat ahli Kapolri dipimpin oleh Jenderal Pol (Purn) Prof. Awaluddin Jamin, seorang Jenderal pertama di Indonesia yang juga memiliki gelar Profesor. Dari pihak Polri, hadir para perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk para perwira tinggi bintang tiga (Komisaris Jenderal) sebagai pembahas utama.

Apakah tugas saya? Merangkum dan membuat suatu konstruk sebagai kesimpulan jalannya diskusi. Jadi sebenarnya proses penyusunan sistem dan manajemen Polri terpadu ini mengikuti kaidah-kaidah focus group discussion dan juga soft systems methodology. Metodologi soft systems methodology dipergunakan secara parsial untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta merancang sistem pada ranah konseptual atau yang ideal, kemudian baru dicari gap yang ada. Perlahan-lahan diharapkan kita akan menemukan suatu sistem yang ideal untuk kondisi organisasi Polri. Kami juga bertugas untuk mengkritisi setiap rancangan yang dihasilkan oleh semua kelompok kerja, sehingga hasilnya menjadi lebih baik lagi.

Memang tidak mudah melakukan pembenahan organisasi untuk organisasi sebesar Polri yang memiliki hampir 400.000 personel dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Proses asimilasi pembenahan organsiasi akan berjalan dengan lambat untuk bisa sampai di tingkat grass-root yang justru itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Banyak sekali yang harus diselesaikan secara sistem keorganisasian, di samping juga pembenahan dari sikap mental serta perilaku aparat kepolisian itu sendiri.

Tetapi saya senang, karena ada kemajuan yang dibuat oleh Polri waktu demi waktu walau masih jauh untuk mencapai sempurna. Semoga Polri bisa jauh lebih baik lagi ke depan.

Salam
Riri

TALKSHOW MOTIVASI DAN KARIR REUNI PATAKA 83

pataka3

Beberapa waktu yang lalu, saya dan teman saya Christian Siboro mendapatkan tugas yang menarik sekaligus unik. Kami diminta untuk merancang sebuah acara untuk memberikan pencerahan atau motivasi berkaitan dengan karir dan pekerjaan pada acara Reuni Pataka 83 atau Alumni AKABRI angkatan 1983, yang meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan Polri. Para alumni Pataka 83 ini telah menjalani pengabdian selama 30 tahun sejak mereka lulus pertama kali jadi perwira pada tahun 1983. Saat ini, sebagian besar dari mereka sudah mencapai pangkat perwira tinggi di kesatuan masing-masing, berusia antara 52 – 55 tahun, dan tak lama lagi akan memasuki masa pensiun atau purnabakti.

Nah, karena itulah para panitia acara tersebut merasa perlu mengadakan sesi pencerahan atau motivasi berkaitan dengan karir dan pekerjaan karena mereka akan selesai pengabdian di lingkungan TNI dan Polri, dan akan memasuki fase baru, baik di dunia bisnis, politik, pendidikan, dan sebagainya. Jangan sampai semangat mereka pun turun berbarengan dengan selesainya masa bakti mereka di TNI-Polri.

Akhirnya, kami berhasil meminta dua nara sumber, yaitu Rene Suhardono Canoneo dan Parsoroan Herman. Rene adalah seorang public speaker yang sangat aktif untuk topik-topik karir dan pekerjaan. Beliau sudah menulis beberapa buku berkaitan dengan hal tersebut, dan juga sering tampil di berbagai seminar, siaran di radio, dan juga kolumnis di harian Kompas. Sedangkan Parsoroan Herman adalah seorang pelaku bisnis dengan sarat pengalaman dan sekarang menjabat sebagai Direktur PT. Pelabuhan Indonesia IV di Makassar.

Panitia juga menyetujui saran kami untuk menuliskan semua pengalaman Pataka 83 ke dalam sebuah buku, di mana bisa menjadi kenang-kenangan dan sekaligus media pembelajaran untuk generasi yang lebih muda. Untuk itu, penulisan buku dipercayakan kepada Teguh S. Pambudi, seorang jurnalis dan redaktur pada majalah SWA, yang sudah berpengalaman dalam menulis buku yang berdasarkan riset dari berbagai sumber.

pataka6

pataka4Dari panitia pelaksana acara tersebut kami mendapatkan info bahwa acara talkshow nanti akan dipandu oleh trio PAS Mantap / OVJ yaitu Andre Taulany, Parto, dan Sule. Nah, bagaimana mengharmoniskan semua pihak yang berbeda profesi ini sehingga menjadi satu kesatuan paket acara yang menarik adalah suatu tantangan tersendiri. Di sinilah letak peranan saya dan Christian, menjadi pihak pengatur di belakang layar, dan kami pun bekerja sama dengan Niniek Agustini sebagai kepala event organizer acara tersebut. Oh ya, Niniek ini adalah seorang konsultan corporate communications, yang ikut serta menyiapkan personel polwan supaya bisa tampil di layar televisi dalam acara info lalu-lintas,

Minggu, 24 Februari 2013, acara berlangsung dengan sukses di Eco-Park Ancol … Semoga memberikan manfaat optimal kepada para anggota Pataka 83 ..

Salam
Riri

POLRI DAN KONFLIK SOSIAL

Kumpulan tweet daya di Twitter mengenai penanganan konflik sosial oleh Polri yang dibahas pada Rapat Pimpinan Polri 2013 … Bacanya dari bawah ya sesuai nomor ..

kedua
pertama

RAPAT PIMPINAN POLRI 2013

rapim10Untuk ketiga kalinya, saya terlibat dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri (lihat yang pertama di sini). Status resmi saya pada ketiga Rapim Polri tersebut adalah sebagai peninjau atau pengamat, tetapi pada praktiknya peran itu lebih banyak sebagai konsultan yang memberikan berbagai masukan mengenai Polri, terutama dalam aspek pengembangan organisasi. Saya dan tim banyak melakukan berbagai analisis berkaitan dengan Polri, tetapi tentu tidak banyak yang berkaitan dengan substansi kepolisian, melainkan dari aspek pendukung seperti organisasi, manajemen SDM, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Rapim Polri tahun 2013 ini diselenggarakan di auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Acara berlangsung selama empat hari, dimulai hari Senin tanggal 28 Januari dan ditutup hari Kamis tanggal 31 januari 2013. Rapim diikuti oleh semua perwira tinggi Polri (bintang satu sampai bintang empat) serta para Komisaris Besar yang dipilih. Pada acara Rapim tahun ini, disamping mendapatkan arahan dari Presiden dan beberapa menteri dalam kabinet, juga ada pembekalan dari berbagai bidang fungsional internal Polri, dan yang menjadi istimewa pada Rapim tahun ini adalah diselenggarakannya focus group discussion (FGD) tentang penyusunan petunjuk teknis penanganan konflik sosial di masyarakat. FGD ini bertujuan untuk menghasilkan Keputusan Kapolri yang akan dijadikan pedoman oleh para personel Polri di lapangan untuk menangani konflik sosial. Ini juga sebagai bentuk pengejewantahan dari UU no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

rapim8Acara pada hari pertama adalah mendengarkan pengarahan dari Presiden dan Menko Polhukam RI, serta diskusi panel para pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia atau CJS (criminal justice system). Acara ini diselenggarakan berbarengan dengan Rapim TNI tahun 2013. Saya tidak mengikuti acara ini. Saya mulai terlibat pada sore sampai malam hari, di mana para peserta Rapim Polri 2013 mendengarkan ceramah dari Prof. Rhenald Kasali dan Hermawan Kartajaya. Prof. Rhenald banyak membahas mengenai generation-gap, terutama saat dunia sudah memasuki era digital seperti saat ini. Polri pun tidak akan terlepas dari isu generation-gap ini, dan pimpinan Polri harus menyikapi dengan bijak, karena akan terjadi perbedaan kultur antara generasi muda Polri dengan generasi yang lebih senior. Sementara itu Pak Hermawan banyak membahas konsep Leadership 3.0 di mana ini adalah suatu kemampuan kepemimpinan yang lahir dari karakter dan jiwa seseorang, tanpa mengandalkan keturunan, gelar, ataupun pangkat. Intinya, sudah saatnya Polri menerapkan Leadership 3.0 yang lebih humanis dan tidak mengendalkan otoritas yang dilambangkan dalam jabatan dan pangkat. Diskusi malam itu sangat menarik dan baru berakhir ketika jarum jam mendekati angka jam 10 malam.

rapim2Pada hari kedua, peserta Rapim Polri lebih banyak mendengarkan pengarahan dan pembekalan, tidak banyak diskusi. Ini adalah hari yang sangat melelahkan dan saya pun lebih banyak mengantuknya. Tetapi walaupun demikian, saya tetap mencoba untuk menyimak setiap materi yang diberikan oleh para pembicara. Ada satu menteri yang tampil, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Azwar Abubakar, Ditjen Otonomi Daerah yang mewakili Menteri Dalam Negeri, serta satu asisten menteri yaitu dari Kementerian Keuangan RI. Diskusi agak marak pada saat para peserta banyak menanyakan tentang kewenangan kepala daerah seperti gubernur, walikota, dan bupati, yang diberi hak oleh UU No 7/2012 dan Inpres no 2/2013 untuk menetapkan wilayahnya sebagai “berstatus darurat konflik” dan meminta aparat TNI dan Polri untuk turun mengatasi konflik. Ini adalah hal baru, dan oleh karena itu masih diperlukan kesamaan persepsi dalam memahaminya.

rapim6Separuh pertama pada hari ketiga masih diisi oleh pembekalan oleh para pejabat internal Polri. Tidak banyak hal yang menarik di sini, dan saya menilai mirip dengan rutinitas belaka. Namun, tetap ada beberapa hal yang menarik. Kepala Korps Lalu Lintas Polri menyampaikan bahwa rata-rata pada tahun 2012, angka korban yang tewas akibat kecelakaan lalu-lintas di Indonesia adalah 75 orang per hari atau 3 orang perjam. Ini berarti bahwa di Indonesia, jalan raya masih merupakan “killing field” yang meminta banyak korban. Sebagian besar kecelakaan lalu-lintas dimulai dari perbuatan yang melanggar peraturan lalu-lintas.

Sore harinya, dimulailah acara FGD di mana para peserta dibagi atas enam kelompok diskusi dan harus membahas satu topik spesifik. Pada acara FGD ini, juga dilibatkan para penasehat ahli Kapolri. Ada nama-nama terkenal seperti Prof. Sarlito Wirawan, Prof. Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin, Prof. Indra Samego, Pak Hermawan Kartajaya, Pak Fachri Ali, dan sebagainya. Acara diskusi ini berakhir rata-rata jam dua malam. Besok paginya, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan semua peserta Rapim. Ternyata menyusun SOP atau petunjuk teknis itu tidak mudah (kalau menyusun SOP yang ideal itu bisa-bisa setingkat tesis S2 lho, kalau yang asal-asalan sih nggak). SOP itu harus mensimulasikan semua kemungkinan dan juga tidak boleh membuat bingung personel di lapangan, apalagi kalau menyangkut masyarakat. Semoga nanti di lapangan menjadi lebih baik Pada diskusi kelompok, mereka membahas berbagai panduan teknis untuk menangani konflik sosial.

Saya juga baru tahu, rupanya konflik sosial tersebut dapat diklasifikasikan beberapa bentuk :
– konflik sosial krn kesenjangan ekonomi
– konflik sosial krn perbedaan desa/adat
– konflik sosial krn masalah agraria/perkebunan/tambang
– konflik sosial vertikal dengan aparat/pemerintah
– konflik sosial krn masalah SARA.

rapim3Hari keempat atau hari terakhir diisi dengan presentasi setiap kelompok. Saya membuat catatan-catatan kecil berkaitan dengan hasil diskusi kelompok dan apa-apa yang mereka presentasikan, mana yang masih perlu disempurnakan, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang sudah baik. Ternyata, hasil coretan saya tersebut dipaparkan oleh Wakapolri, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna pada acara penutupan presentasi hasil diskusi kelompok.

Saya juga baru paham konsep restorative justice, di mana suatu perselisihan atau konflik di masyarakat diupayakan melalui musyawarah dan mufakat difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Artinya, tidak semua perselisihan atau konflik itu perlu dibawa ke ranah hukum. Polisi harus mampu menerapkan restorative justice terlebih dahulu dalam menangani konflik sosial.

Satu hal yang menarik adalah, para penasehat ahli Kapolri juga menyampaikan banyak catatan kritis untuk Polri. Prof. Sarlito (ahli psikologi) memberikan apresiasi kepada Polri karena ada upaya utk menggeser paradigma dari represif ke preemtif dan preventif. Prof. Ronny (ahli kriminologi) bilang bahwa polisi harus melakukan pendekatan sosial budaya untuk menangani konflik sosial, tidak hanya pendekatan keamanan. Saya senang dengan perubahan paradigma polisi yang ditunjukkan polisi pada Rapim Polri 2013 ini. Tapi untuk implementasi di lapangan, mungkin kita msh harus bersabar.

Semoga Polri menjadi lebih baik lagi ..

Salam
Riri

PENDIDIKAN KEPOLISIAN

lemdik03

Selama tiga hari (07-09 Januari 2013) yang lalu, saya bersama beberapa kolega saya sesama konsultan diundang untuk mengikuti Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Polri. Rapat ini diikuti oleh semua kepala sekolah di lingkungan Polri seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), Sekolah Pendidikan Khusus Kejahatan Transnasional (Diksusjatrans), Sekolah Polisi Negara (SPN) di lingkungan Polda se-Indonesia, serta Pusat Pendidikan bidang keahlian tertentu di Polri. Tentu saja tidak ketinggalan para perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan pendidikan di Polri.

Acara ini dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri yang baru, yaitu Komjen Pol. Budi Gunawan, yang rupanya juga sudah beberapa kali bertugas di lingkungan pendidikan Polri. Acara ini dilaksanakan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta. Acara utama berlangsung di Auditorium dan terdapat 11 isu yang dibahas dalam 11 focus group discussion (FGD) yang dibagi atas 6 (enam) sub-komite yang dilaksanakan di ruang-ruang kuliah di sana. Acara ini merupakan tindak lanjut dari semua keputusan Sidang Pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri yang dilaksanakan pada akhir tahun 2012 yang lalu.

lemdik08Pada rapat ini dibahas berbagai isu strategis mengenai pendidikan kepolisian di Indonesia, tentu saja di lingkungan Polri. Pertama, adanya keinginan untuk meningkatkan mutu lulusan Akademi Kepolisian menjadi setingkat dengan S1, bukan lagi D3 seperti selama ini. Hanya saja, masih muncul perdebatan apakah ilmu kepolisian ini merupakan sebuah disiplin ilmu atau ilmu terapan. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia memang membagi ilmu itu atas dua bidang, yaitu disiplin ilmu akademik serta ilmu terapan, di mana keduanya memiliki jalur pendidikan yang berbeda.

lemdik01Isu kedua adalah membahas Sistem Pendidikan Polri secara menyeluruh dan komprehensif, dan harus diselaraskan dengan sistem pembinaan karir di lingkungan Polri, termasuk dalam hal ini adalah jabatan fungsional sebagai pendidik (dosen, widyaiswara, instruktur, dan sebagainya). Saat ini sering dipersepsikan bahwa jika seorang anggota Polri ditugaskan di lingkungan pendidikan, maka dia dianggap “terbuang”, “diparkir sementara”, dan sebagainya. Sehingga mereka umumnya tidak memiliki motivasi tinggi ketika bertugas di lingkungan pendidikan. Ada keinginan untuk mengubah sistem, di mana hanya mereka yang terbaik lah yang bisa bertugas sebagai pendidik, dan penugasan sebagai pendidik adalah suatu percepatan dalam jalur karir sebagai polisi. Nah, semua sistem itu harus dikembangkan.

Di samping berbagai isu strategis tersebut, beberapa isu teknis operasional juga dibahas. Misalnya kesiapan semua Sekolah Polisi Negara di berbagai Polda dan Pusat Pendidikan untuk mendidik para bintara Polri tahun ini. Pada tahun 2013 ini, Polri akan menerima lebih dari 20.000 bintara dan tamtama yang baru. Ini adalah salah satu percepatan yang dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah personel polisi di Indonesia, karena berdasarkan analisis yang pernah dilakukan, ternyata Indonesia kekurangan sekitar 200.000 polisi supaya mampu mencapai rasio polisi dan masyarakat yang cukup menurut standar PBB.

lemdik20

Pada kesempatan ini saya juga berkenalan dengan banyak para perwira muda Polri yang berpendidikan tinggi (beberapa berpendidikan S3 dari berbagai universitas papan atas di Indonesia) dan mereka sangat visoner. Berdiskusi dengan mereka sangat menyenangkan, dan saya optimis jika pimpinan Polri ada di tangan mereka, maka masa depan Polri akan membaik dan menimbulkan rasa optimis. Semoga mereka tidak terkontaminasi dengan praktik-praktik yang tidak terpuji dan tetap di jalur idealisme mereka.

Semoga Polri menjadi lebih baik ..

Salam
Riri

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.470 pengikut lainnya.