PENYEBARAN INFORMASI, MASYARAKAT PEMBELAJAR, DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DAERAH


(Tulisan ini pernah dimuat pada Forum Inovasi Capacity Building and Good Governance, Vol. 2 /Maret-Mei/ 2002, diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia).

1. PENDAHULUAN

Sejak dicetuskannya konsep otonomi daerah di Indonesia, berbagai persoalan yang selama ini tidak muncul ke permukaan menjadi terlihat jelas, antara lain perimbangan keuangan pusat dan daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah tentang peran dan wewenang, koordinasi antar daerah, dan isu yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu keunggulan kompetitif daerah. Isu keunggulan kompetitif daerah menjadi sangat relevan mengingat kondisi daerah yang tidak sama berpotensi menimbulkan kesenjangan. Untuk itu, jelas sekali bahwa agenda penting yang perlu segera dikerjakan oleh para pimpinan daerah adalah merumuskan keunggulan kompetitif daerah dan menyusun strategi pengembangan daerah dengan mengeksploitasi keunggulan kompetitif tersebut.

Tulisan ini merupakan suatu studi literatur yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi atau transparansi adalah sesuatu yang harus dilakukan sesegara mungkin untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif daerah melalui pembentukan masyarakat pembelajar (learning society). Dengan demikian, masyarakat bukan hanya memiliki hak terhadap informasi, melainkan suatu kewajiban pemerintah untuk menciptakan masyarakat pembelajar dengan penyebaran informasi untuk menciptakan keunggulan tadi. Tulisan ini juga mencoba merumuskan beberapa agenda penting untuk membentuk keunggulan kompetitif melalui pembentukan masyarakat pembelajar, dan semua itu dimulai dari penyebaran informasi.

2. MASYARAKAT PEMBELAJAR DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

Berbagai literatur yang berkaitan dengan keunggulan kompetitif daerah sudah banyak dipublikasikan. Model yang banyak menjadi rujukan adalah empat diamond yang diformulasikan oleh Porter, (Porter, 1990 dan Porter, 1998). Model empat diamond menggambarkan adanya empat komponen yang saling berkaitan yang membentuk keunggulan kompetitif suatu wilayah. Empat komponen tersebut adalah (1) persaingan, struktur, dan strategi perusahaan (firm strategy, structure, and rivalry), (2) kondisi permintaan pasar (demand condition), (3) kondisi faktor-faktor pendukung (factor conditions), dan (4) industri pendukung yang relevan (related and supporting industries). Keempat faktor tadi selalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan, dan pemerintah memiliki intervensi ke empat komponen tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bagaimana teknologi informasi menjadi salah satu faktor pengubah (change drivers) keempat faktor di atas. Studi oleh Evans dan Wurster (Evans dan Wurster, 1997) menunjukkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan pada berbagai model bisnis. Studi oleh Armstrong dan Hagel III (Armstrong dan Hagel III, 1996) menunjukkan bahwa perilaku masyarakat juga berubah dan menuju ke masyarakat informasi (information society), dan akhirnya bisa menuju masyarakat pembelajar. Kedua studi tersebut sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada keempat diamond tersebut.

Zen (Zen, 1999) mengungkapkan bahwa pembangunan atau pengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki oleh masyarakat suatu wilayah. Ini adalah suatu kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki. Pembangunan atau pengembangan itu harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuan untuk merealisasikannya. Lebih lanjut Zen mengungkapkan bahwa pembangunan atau pengembangan itu adalah hasil dari suatu proses belajar, bukan hasil produksi, belajar bagaimana memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kehidupannya.

Masyarakat pembelajar pada awalnya dibentuk dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi itu sendiri dapat dilihat melalui beberapa perspektif atau sudut pandang (Yuliar, 2001). Perspektif itu adalah (1) teknologis, (2) ekonomis, serta (3) kultural. Pada perspektif teknologis lebih ditekankan aspek perkembangan teknologi untuk pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyampaian informasi. Perkembangan teknologi informasi demikian pesat telah masuk ke berbagai sisi kehidupan, mulai dari yang serius seperti pertahanan negara sampai ke dunia hiburan. Perspektif ekonomis memiliki makna sejauh mana dampak ekonomis yang dihasilkan oleh informasi. Setidaknya sekarang dikenal istilah ekonomi informasi (information economy) di mana informasi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Bahkan pengetahuan yang dibentuk oleh informasi tersebut dianggap sebagai suatu intangible asset yang nilainya bisa juah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tangible asset. Perspektif kultural paling mudah untuk diamati. Penyebaran budaya dengan cepat dapat terjadi melalui penyebaran informasi. Suatu perkembangan budaya baru di suatu belahan dunia dapat dengan cepat diikuti di belahan dunia lain dengan kecepatan penyebaran informasi.

Berdasarkan ketiga perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat informasi didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang mampu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan jangkauan yang luas, menempatkan informasi dan pengetahuan sebagai aset yang paling berharga, serta memanfaatkan informasi untuk berbagai keperluan hidupnya. Berdasarkan definisi di atas, maka masyarakat pembelajar didefinisikan sebagai suatu masyarakat informasi yang sanggup mengutilisasi semua informasi yang dimilikinya untuk melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan suatu keunggulan.
McRae (McRae, 1994) menunjukkan bahwa salah satu komponen penting, bahkan mungkin terpenting, yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah negara adalah kapasitas untuk belajar (the capacity to learn). Setiap negara harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain. Penelitian McRae menunjukkan bahwa suatu bangsa yang tidak memiliki budaya inovasi tidak akan mungkin sanggup melakukan perubahan, dan tidak akan pernah bertumbuh dengan sukses. Barangkali terjadi sukses-sukses sesaat, tetapi tidak dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Budaya inovasi yang tinggi hanya dimiliki oleh suatu komunitas yang memiliki kapasitas belajar yang tinggi.

Salah satu kata kunci keunggulan kompetitif menurut Porter adalah inovasi (Porter 1990 dan Porter 1998). Sejalan dengan itu, Zen (Zen, 1999) juga menunjukkan peran sentral manusia sebagai ujung tombak pengembangan suatu wilayah, di samping sumberdaya alam dan teknologi. Dengan demikian, keunggulan kompetitif bukanlah ditentukan oleh teknologi informasi, melainkan oleh penyebaran dan pemanfaatan informasi itu sendiri, baik dalam tatanan organisasi, maupun masyarakat luas.

Lebih lanjut Zen (Zen, 1990) dengan tegas menyatakan bahwa untuk membangun dan mengembangkan suatu wilayah, dimulai dari memberi informasi dan mencari informasi. Banyak sekali contoh-contoh di mana kegiatan pembangunan yang berjalan sekarang sama sekali tidak efektif, karena tidak dimulai dengan pertanyaan apa yang kita miliki dan akan kita perbuat ? Proses itu tidak dapat berdiri sendiri dan berada dalam lingkungan tertentu, seperti Pemerintah Daerah. Dengan demikian, memberdayakan masyarakat dalam makna membentuk masyarakat pembelajar adalah kewajiban dari Pemerintah Daerah. Semua ini tidak dapat dilakukan jika tidak terjadi penyebaran informasi atau tidak adanya transparansi. Hanya saja, perlu dicatat bahwa proses pemberdayaan dan pembelajaran tersebut juga harus dimulai dari pihak Pemerintah Daerah itu sendiri.

Dalam konsep empat diamond keunggulan kompetitif suatu wilayah, Porter (Porter, 1990 dan Porter 1998) mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif suatu bangsa sudah bergeser dari hal-hal yang sifatnya kasat mata seperti sumber daya alam, ke arah penciptaan dan asimilasi pengetahuan. Dengan perkataan lain, Porter juga mengatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu bangsa saat ini sangat ditentukan oleh kapasitas belajarnya. Konsep keunggulan kompetitif Porter mensyaratkan penciptaan dan asimilasi pengetahuan ini sebagai ujung tombak inovasi. Inovasi inilah yang akan memberikan keunggulan kompetitif. Bangsa yang tenggelam dengan kejayaan masa lalu dan sulit berinovasi tidak akan pernah mencapai suatu keunggulan kompetitif. Porter dengan tegas menuliskan bahwa kesejahteraan suatu bangsa harus diciptakan, bukan diwariskan. Ini berarti setiap generasi di suatu bangsa dituntut untuk berinovasi dan memiliki kapasitas belajar yang tinggi.

Berdasarkan argumen dari Porter, McRae, dan Zen, maka terlihat jelas bahwa masyarakat pembelajar adalah kata kunci untuk membentuk suatu keunggulan kompetitif wilayah, baik dalam konteks negara maupun daerah. Sumber daya alam yang melimpah dan teknologi yang tersedia hanya dapat diutilisasikan dengan optimal apabila berada di tangan suatu masyarakat pembelajar dan dapat membentuk suatu keunggulan kompetitif.

3. TIGA AGENDA PENTING

Berdasarkan berbagai studi literatur sebelumnya, maka terdapat tiga agenda penting yang dapat dilaksanakan untuk membentuk keunggulan kompetitif wilayah atau daerah yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan pembentukan masyarakat pembelajar.

Pertama, perubahan paradigma di pihak pemerintah daerah mengenai definisi pembangunan. Perubahan paradigma ini diadopsi dari pemikiran Zen (Zen, 1999). Pemerintah daerah harus menempatkan pembangunan sebagai suatu proses belajar dan bukanlah sebagai suatu hasil produksi. Jika pembangunan didefinisikan sebagai suatu hasil produksi, maka kita akan banyak menemukan gedung-gedung, jembatan, pasar, dan berbagai infrastruktur lainnya, yang tidak termanfaatkan dengan baik. Berbagai contoh terlihat dalam pembangunan terminal angkutan umum, baik bus antar kota, maupun angkutan dalam kota di berbagai tempat. Banyak terminal angkutan umum tidak termanfaatkan secara optimal dan bahkan yang terjadi adalah terbentuknya berbagai terminal bayangan, baik di persimpangan jalan, daerah dekat pasar, dan sebagainya. Ini terjadi karena terminal angkutan umum tidak berada di pusat keramaian dan para pengemudi angkutan umum merasa tidak menguntungkan jika harus mencari penumpang di dalam terminal.

Ini adalah suatu contoh paradigma pembangunan sebagai suatu hasil produksi. Jika pembangunan dianggap sebagai suatu proses belajar, maka tentu pembangunan suatu terminal akan didahului oleh suatu studi yang sangat mendalam yang berkaitan dengan tata ruang wilayah, mobilitas msyarakat, dan sebagainya. Jika pemerintah daerah memiliki paradigma bahwa pembangunan sebagai suatu proses belajar, maka pemerintah daerah akan mensosialisasikan ide pembangunan suatu terminal angkutan umum kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi dan mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan masyarakat. Ini adalah suatu proses belajar. Memang untuk kebutuhan ini diperlukan suatu kearifan dan jiwa besar untuk tidak lagi memandang masyarakat sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu membuang paradigma bahwa masyarakat adalah pihak yang perlu dibina menjadi paradigma kemitraan dengan masyarakat. Dengan demikian, proses belajar akan terjadi secara baik, dan akhirnya pembangunan dapat memenuhi kondisi wilayah setempat. Jika ini terjadi, maka arah menuju penciptaan keunggulan kompetitif sudah dimulai.

Kedua, perubahan paradigma di pihak pemerintah daerah mengenai penyebaran informasi kepada masyarakat. Paradigma ini terkait dengan paradigma sebelumnya. Jika pemerintah daerah menganggap masyarakat adalah pihak yang perlu dibina dan pemerintah daerah adalah sang pembina, maka informasi yang disebarkan kepada masyarakat sifatnya adalah penyuluhan, serta hal-hal lain yang sifatnya pengumuman. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disensor ketat dan menutupi semua kekeliruan dan kesalahan, atau apa pun yang diduga dapat menurunkan citra pejabat pemerintahan di mata masyarakat. Jarang sekali terdengar pemerintah daerah menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam rangka minta pendapat mengenai strategi pembangunan wilayah tersebut. Mereka takut mendapatkan kesan tidak mampu dan tidak mengerti.

Macpherson (Macpherson, 2000) menunjukkan bahwa penyebaran informasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam politik. Sebetulnya inilah yang menjadi alasan yang mendasar mengapa banyak pemerintahan di dunia ini membatasi akses informasi kepada masyarakat. Ketakutan masyarakat menjadi sangat kritis dan dapat menggoyang pemerintahan yang ada yang sudah terlanjur menikmati kekuasaannya. Dalam jangka pendek barangkali pemerintahan tersebut dapat bertahan, tetapi secara perlahan dia akan membuat pondasi yang rapuh di tatanan sosial politik masyarakatnya. Macpherson menjelaskan bahwa semakin terbuka informasi mengenai pemerintahan, semakin kritis masyarakat menyikapi politik pemerintahan tersebut. Jika pemerintahan menganggap ini sebagai ancaman, maka sikap yang muncul adalah membatasi informasi kepada masyarakat. Tetapi jika pemerintah menganggap kondisi demikian adalah suatu sparring partner dalam menjalankan roda pemerintahan dan akan membuat aparat pemerintah terus menerus melakukan proses pembelajaran, maka informasi mengenai pemerintahan akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

Jika pemerintah daerah sudah memiliki paradigma bahwa penyebaran informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan tersebut kepada masyarakat luas diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan, maka proses pembelajaran antara pemerintah daerah dan masyarakat akan terbentuk dan akhirnya bersama-sama menuju masyarakat pembelajar dan membentuk keunggulan kompetitif.

Ketiga, membangun infrastruktur informasi di masyarakat. Banyak pemerintah daerah sekarang memiliki agenda untuk terjun ke e-government. Ini patut disambut baik, walaupun tetap harus disikapi dengan kritis. Bagaimanakah pemerintah daerah mendefisikan e-government ? Apakah hanya sekedar menambah jalur penyebaran informasi melalui teknologi internet ? Sementara itu isi informasi tidak berbeda dengan paradigma lama sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka pemanfaatan teknologi internet untuk penyebaran informasi ini tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan.

Apakah yang dimaksud dengan infrastruktur informasi di dalam masyarakat ? Taylor (Taylor, 2000) menunjukkan lima ruang lingkup infrastruktur informasi yang harus dibangun dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu (1) infrastruktur informasi di kalangan internal lembaga pemerintahan, sehingga tidak ada lagi informasi yang berbeda untuk hal yang sama di lembaga pemerintahan. (2) Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan pengguna jasa yang spesifik. Pengguna jasa spesifik ini adalah para investor dalam dan luar negeri, para peneliti, dan sebagainya. (3) Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan semua warga negara secara umum. (4) Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan penyedia jasa komunikasi seperti perusahaan telekomunikasi, media massa, penyedia jasa internet, dan sebagainya. (5) Infrastruktur yang mendorong tumbuhnya berbagai inovasi untuk keempat infrastruktur fisik sebelumnya, yaitu peraturan, kebijakan, proses kerja, struktur organisasi, dan sikap. Yang tidak kalah pentingnya pada infrastruktur kelima ini adalah pendidikan. Tanpa pendidikan yang baik, masyarakat juga tidak akan bisa mengutilisasi informasi apapun dengan optimal.

Dengan membangun infrastruktur informasi maka pemerintah daerah telah menyediakan media untuk terjadinya proses pembelajaran di wilayah tersebut. Hal ini akan mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar dan akhirnya membangun suatu keunggulan kompetitif.

4. PENUTUP

Jika ada pertanyaan yang muncul, apakah masyarakat memiliki hak terhadap informasi mengenai pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ? Jelas jawabannya bahwa itu bukan hanya sekedar hak untuk masyarakat, melainkan adalah suatu kewajiban bagi pemerintah daerah. Hal itu tidak hanya sebatas menyampaikan informasi semata, melainkan juga memfasilitasi terbentuknya masyrakat pembelajar untuk membentuk keunggulan kompetitif suatu wilayah atau daerah. Berbagai argumen menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya alam tidak lagi menjadi halangan untuk membangun keunggulan kompetitif daerah. Pengembangan sumber daya manusia menuju masyarakat pembelajar ternyata memegang peranan yang sangat penting untuk membangun keunggulan kompetitif daerah. Dengan demikian, tiga agenda penting yang diuraikan pada tulisan ini menjadi sangat relevan untuk tujuan tersebut. Dengan tiga agenda tersebut, diharapkan masyarakat pembelajar dapat terbentuk di setiap daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

• Armstrong, A., J. Hagel III, (1996) The Real Value of On-Line Communities, dalam: Tapscott, D., (Ed.), (1999), Creating Value in the Network Economy, Harvard Business School Publishing, Boston.

• Evans, P. B., T. S. Wurster, (1997), Strategy and the New Economics of Information, dalam : Tapscott, D., (Ed.), (1999), Creating Value in the Network Economy, Harvard Business School Publishing, Boston.

• Macpherson, M., (2000), Citizen Participation in Politics : the Role of New Communication Media, makalah pada International Conference on Information Technology and Transparancy, Technology, Accountability, and Rights in the New Indonesia, 19 Juli 2000 di Jakarta.

• McRae, H., (1994), The World in 2020”, Harvard Business School Press, Boston.

• Porter, M. E., (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.

• Porter, M. E., (1998), On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston.

• Taylor, J. A., (2000), Governance and Electronic Innovation, makalah pada International Conference on Information Technology and Transparancy, Technology, Accountability, and Rights in the New Indonesia, 19 Juli 2000 di Jakarta.

• Yuliar, S., (et.al), (Eds.), (2001), Memotret Telematika Indonesia Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara, Pustaka Hidayah, Bandung.

• Zen, M. T., (1999), Falsafah Dasar Pengembangan Wilayah : Memberdayakan Manusia, dalam : Alkadri (et.al), (Eds.), (1999), Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.555 pengikut lainnya.